BUPATI BLITAR PROVINS! JAWA TIMUR TENTANG . . . Yang dimaksud dengan asas "pembagian habis tugas" adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah
JDIH Kabupaten Blitar v2. 1. 1 – Jaringan Dokumentasi dan . . . JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan tepat
Database Peraturan | JDIH BPK Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional berisi dokumen hukum yang berasal dari anggota JDIH di tingkat pusat hingga daerah yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia terdiri dari Dokumen Hukum Seperti Peraturan Perundang-Undangan, Monografi Hukum, Artikel Hukum, Putusan Pengadilan dan dokumen hukum lainnya
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun . . . Tempat PenetapanKanigoro Tanggal Penetapan7 Januari 2022 Tanggal Pengundangan7 Januari 2022 Tanggal Berlaku7 Januari 2022 SumberBD Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3 E SubjekPERS, POS, DAN PERIKLANAN - KESEHATAN BahasaBahasa Indonesia
Peraturan Daerah - [PERATURAN. GO. ID] Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan